DINAMIKA KELOMPOK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kelompok atau grup dapat diartikan sebagai suatu kumpulan manusia, dua orang atau lebih dengan pola interaksi yang nyata dan dianggap satu kesatuan. Interaksi tersebut bersifat relative tetap, dikarenakan mereka mempunyai kepentingan, sifat atau tujuan yang sama dan saling tergantung atau ada ikatan diantara mereka

Dari uraian diatas kelompok mempunyai cirri-ciri :

a.   terdiri dari dua orang atau lebih

b.  berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain

c.   mempunyai tujuan yang sama

d.  melihat dirinya sebagai suatu kelompok

Bentuk-bentuk kelompok bisa antara lain dapat berupa: kelompok sosial dan kelompok tugas, kelompok formal dan kelompok informal kelompok primer dan kelompok skunder, kelompok terbuka dan kelompok tertutup.

Dinamika Kelompok  merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami (Purnawan, 2004).

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok berarti suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis yang jelas antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, antara anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersma-sama.

Persoalan dalam Dinamika Kelompok

Didepan telah disebutkan pengertian dinamika kelompok secara jelas yang ditarik atas dasar berbagai pendapat para ahli, baik dari ahli psikologi, ahli sosiologi, dan ahli psikoklogi social sehungga pengertian ini menjadi lebih sempurna.

Dari pokok pengertian dinamika kelompok dapat ditarik berbagai persoalan yang menjadi objek studi dinamika kelompok. Lebih lanjut secara ringkas dapat disebutkan bahwa persoalan dinamika kelompok adalah semua gejala kejiwaan yang disebabkan oleh kehidupan bersama dalam kelompok yang face to face.

Ruth Benedict menjelaskan bahwa persoalan yang ada dalam dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai berikut.

1.   Kohesi/persatuan

Dalam persoalan kohesi akan dilihat tingkah laku anggota dalam kelompok, seperti proses pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya.

2.   Motif/dorongan

Persoalan motif ini berkisar pada interes anggota terhadap kehidupan kelompok, seperti kesatuan berkelompok, tujuan bersama, orientasi terhadap kelompok, dan sebagainya.

3.   Struktur

Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan hubungan antar anggota, pembagian tugas dan sebagainya.

4.   Pimpinan

Persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya pada kehidupan kelompok, hal ini terlihat pada bentuk - bentuk kepemimpinan, tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan sebagainya.

5.   Perkembangan kelompok

Persoalan perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok selanjutnya, dan ini terlihat pada perubahan dalam kelompok, senangnya anggota tetap berada dalam kelompok, perpecahan kelompok, dan sebagainya.

Beberapa alasan pentingnya mempelajari dinamika kelompok, antara lain adalah sebagai berikut:

a.   Individu tidak mungkin hidup sendiri didalam masyarakat.

b.  Indvidu tidak dapat pula bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya.

c.   Dalam Masyarakat yang besar, perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana denan baik. Hal itu bisa terjadi apabila dikerjakan dalam kelompok kecil.

d.  Masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif

e.   Semakin banyak diakui manfaat dari penyelidikan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok.

UNSUR-UNSUR DINAMIKA KELOMPOK

Kelompok harus bisa produktif, harus bisa menghasilkan sesuatu, bermanfaat bagi anggotanya. Agar kelompok produktif, kelompok harus dinamis. Untuk bisa dinamis, unsur-unsur dinamika sebagai kekuatan kelompok tersebut harus terpenuhi. Unsur-unsur dinamika kelompok tersebut adalah :

A.     Tujuan Kelompok

Tujuan kelompok dapat diartikan sebagai gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai  oleh kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut diperlukan aktivitas bersama oleh para anggota. Hubungan antara tujuan kelompok dengan tujuan anggota bisa : a) sepenuhnya bertentangan, b) sebagian bertentangan, c) netral, d) searah dan e) identik. Dengan demikian bentuk hubungan ”a” tidak menguntungkan dan bentuk ”d” adalah yang paling baik

B.     Struktur Kelompok

Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu dalam kelompok sesuai posisi dan peranan masing-masing. Struktur kelompok harus sesuai/mendukung tercapainya tujuan kelompok. Yang berhubungan dengan struktur kelompok yaitu :

1.   Struktur Komunikasi

Sistim komunikasi dalam kelompok harus lancar agar pesan sampai kepada seluruh anggota, komunikasi yang tidak lancar akan menimbulkan ketidakpuasan anggota, pada gilirannya kelompok menjadi tidak kompak.

2.   Struktur Tugas Atau Pengambilan Keputusan

Pembagian tugas harus merata dengan memperhatikan kemampuan, peranan, dan posisi masing-masing anggota. Dengan demikian seluruh anggota kelompok ikut berpartisipasi dan terlibat, sehingga dinamika kelompok harus semakin kuat.

3.   Struktur Kekuasaan atau Pengambilan Keputusan

Kedinamisan kelompok sangat erat dengan kecepatan pengambilan keputusan selain harus jelas siapa yang mengambil keputusan dan ketidak cepatan (kelambatan) pengambilan keputusan menunjukkan lemahnya struktur kelompok

4.   Sarana Terjadinya Interaksi

Interaksi di dalam kelompok sangat diperlukan sedangkan dalam struktur kelompok harus menjamin kelancaran interaksi, kelancaran interaksi memerlukan sarana (contoh ketersediaan ruang pertemuan kelompok) dapat menjamin kelancaran interaksi antar anggota.

      Fungsi Tugas

Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuan. Secara keseluruhan fungsi ini sebaiknya dilakukan dengan kondisi menyenangkan, dengan kondisi yang menyenangkan dapat menjamin fungsi tugas ini dapat terpenuhi. Kriteria yang dipergunakan pada fungsi tugas ini terpenuhi atau tidak adalah terdapatnya:

1.   Fungsi memberi informasi

Dengan kondisi yang menyenangkan gagasan yang muncul dan penyebarannya kepada anggota lainnya akan berjalan dengan baik

2.   Fungsi koordinasi

Dalam kelompok fungsi koordinasi ini sangat diperlukan untuk mengatur berbagai pola-pola pemikiran/tindakan agar terjadi kesepakatan tindakan.

3.   Fungsi memuaskan anggota

Semakin anggota merasa senang dan puas, semakin baik kekompakan kelompok.

4.   Fungsi berinisiatif

Kelompok perlu merangsang dari semua anggota untuk bisa memunculkan banyak inisiatif, makin banyak muncul inisiatif makin kuat dinamika kelompok

5.   Fungsi mengajak untuk berpartisipasi

6.   Fungsi menyelaraskan

     Mengembangkan dan Membina Kelompok

Mengembangkan dan membina kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok, kehidupan berkelompok dapat dilihat dari adanya kegiatan

1.  Mengusahakan/mendorong agar semua anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Dengan demikian rasa memiliki kelompok dari para anggotanya akan tinggi.

2.      Tersedianya fasilitas

3.      Mengusahakan/mendorong menumbuhkan kegiatan, agar para anggota bisa ikut aktif berperan

4.      Menciptakan norma kelompok. Norma kelompok ini digunakan sebagai acuan anggota kelompok bertindak.

5.  Mengusahakan adanya kesempatan anggota baru, baik untuk menambah jumlah maupun mengganti anggota yang keluar

6.   Berjalannya proses sosialisasi. Untuk mensosialisasikan adanya anggota baru adanya norma kelompok adanya kesepakatan, dan sebagainya

     Kekompakan Kelompok

Kekompakan kelompok menunjukkan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok, hal ini dapat berupa : loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan.

Terdapat enam faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok yaitu:

1.   Kepemimpinan Kelompok

Kepemimpinan kelompok yang melindungi, menimbulkan rasa aman, dapat menetralisir setiap perbedaan.

2.   Keanggotaan Kelompok

Anggota yang loyal dan tinggi rasa memiliki kelompok.

3.   Nilai Tujuan Kelompok

Makin tinggi apresiai anggota terhadap tujuan kelompok, kelompok semakin kompak.

4.   Homogenitas Angota Kelompok

Setiap anggota tidak menonjolkan perbedaan masing-masing, bahkan harus merasa sama, merasa satu.

5.   Keterpaduan Keiatan Kelompok

Keterpaduan anggota kelompok di dalam mencapai tujuan sangatlah penting.

6.   Jumlah Anggota Kelompok

Pada umumnya, bila jumlah anggota kelompok relatif kecil cenderung lebih mudah kompak, dibandingkan dengan kelompok dengan jumlah anggota besar.

     Suasana Kelompok

Suasana kelompok adalah keadaan moral, sikap dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok, suasana kelompok yang baik bila anggotanya merasa saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan bersahabat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi suasana kelompok adalah

1.   hubungan antar anggota. Hubungan yang mendukung adalah hubungan yang rukun, bersahabat, persaudaraan;

2. kebebasan berpartisipasi. Adanya kebebasan berpartisipasi, berkreasi akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi; dan

3.   lingkungan fisik yang mendukung.

G.   Tekananan pada Kelompok

Tekanan pada kelompok dimaksudkan adalah adanya tekanan-tekanan dalam kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan, dengan adanya ketegangan akan timbul dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tekanan kelompok yan cermat, dan terukur akan dapat mendinamiskan kelompok, bila tidak justru akan berakibat sebaliknya.

     Efektifitas Kelompok

Efektifitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok dalam mencapai tujuan. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin banyak keberhasilan, anggota kelompok akan semakin puas. Bila anggota kelompok merasa puas kekompakan dan kedinamisan kelompok akan semakin kuat.

    Tahapan Perkembangan Kelompok

Kelompok yang dinamis tidak dapat diwujudkan dengan mudah, karena merupakan rangkaian dari perkembangan yang bertahap dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia sebagai anggota kelompok.

Menurut Richard (1999), tahapan perkembangan kelompok adalah sebagai berikut:

1.   Menetapkan arah (drive)

Dalam tahap ini kelompok harus memfokuskan pada misinya dan membuat garis besar strategi yang akan ditempuh serta menetapkan tujuan, prioritas dan prosedur kerja serta peraturan bagi kelompok.

2.   Bergerak (strive)

Dalam tahap ini peran dan tanggungjawab anggota kelompok ditetapkan dengan jelas. Dalam tahap ini beberapa kendala akan dihadapi dengan penuh bijaksana bersama dengan seluruh anggota kelompok, sehingga seluruh permasalahan dapat dihadapi dengan arif dan bijaksana.

3.   Mempercepat gerak (thrive)

Dalam tahap ini dimungkinkan untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal. Dalam memecahkan masalah menggunakan umpan balik dari sesama anggota, manajemen konflik, kerjasama dan pembuatan keputusan yang efektif. Penguasaan terhadap wilayah secara cepat dan efektif dengan daya tahan yang tangguh.

4.   Sampai (arrive)

Dengan kerjasama kelompok yang kompas, maka kelompok akan mencapai keberhasilan dengan mengatasi semua kendala-kendala yang ada, akhirnya mencapai prestasi yang luar biasa. Namun apabila dalam tahap ini, kelompok belum mencapai keberhasilan, idealnya dilakukan peninjauan kembali dengan melaksanakan konsulidasi upaya misalnya berkoordinasi secara maksimal. Disamping itu perlu meninjau kembali sasaran-sasaran yang telah ada, masih relevan atau tidak.

      Membangun Rasa Kebersamaan Kelompok

Tahapan-tahapan dalam membangun kelompok yang dinamis seperti tersebut diatas akan  berjalan dengan baik, apabila anggota-anggota kelompok mampu membangun rasa kebersamaan secara efektif. Untuk membangun rasa kebersamaan secara didalam suatu kelompok, maka setiap anggota kelompok harus mampu untuk menerima keragaman anggota kelompok. Oleh karena itu dalam suatu kelompok harus memiliki anggota dengan karakteristik yang berorientasi pada opini, berorientasi pada persamaan, serta berorientasi pada tujuan (Pranoto dan Suprapti, 2006).

1.   Berorientasi pada opini

e. Berlawanan dengan orang yang bersifat dogmatis, akan mengarahkan pada tindakan yang tidak mengutuk orang lain;

f.   Memperkenalkan gagasannya tanpa mengusulkan atau bahkan mengisyaratkan agar orang lain memberi posisi istemewa pada gagasannya;

g. Saling meminta ide dari anggota kelompok yang lain, bukan berorientasi pada gagasan perorangan; dan

h.  Tidak hanya memfokuskan pada idenya sendiri, tetapi menginvestigasi pendapat orang lain.

2.   Berorientasi pada persamaan

a. Anggota kelompok yang berorientasi pada persamaan melihat keragaman sebagai suatu keunggulan. Perbedaan yang dimiliki dapat dipakai untuk mengecek setiap sisi, sudut, puncak dan dasar suatu masalah;

b.  Mengandalkan pada semua anggota; dan

c.   Kepercayaan kepada anggota kelompok untuk meningkatkan produktivitas.

3.   Berorientasi pada tujuan

a. Anggota kelompok yang berorientasi pada tujuan kelompok kecil/tim kemungkinan akan konflik disebabkan oleh keunikan masing-masing kelompok;

b.  Keseluruhan anggota kelompok nerorientasi pada tujuan yang sama;

c.  Anggota kelompok mengakui bahwa masing-masing anggota kelompok memiliki tujuan, dan ada kemungkinan tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan kelompok; dan

    d. Keunikan anggota kelompok yang muncul segera dapat diatasi, tidak dibiarkan melahirkan  
        masalah baru.

BUDIDAYA BERKELANJUTAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987).  Menurut Emil Salim (1990) dalam Jaya (2004) pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Pembangunan berkelanjutan  terdiri dari pilar (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Idealnya, ketiga hal tersebut dapat berjalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar itu harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap kegiatan pembangunan berkelanjutan. Apabila ketiga pilar ini dilaksanakan  secara menyeluruh maka tujuan pembangunan berkelanjutan akan tercapai.

Dalam perkembangannya semakin disadari bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan pilar lingkungan hidup, namun juga pembangunan ekonomi dan sosial. Lingkungan dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat buruk. Pengentasan kemiskinan menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Tidaklah mungkin masyarakat yang untuk hidup saja sulit akan dapat menjaga lingkungannya dengan baik.  Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Sarosa dalam buku “Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21” (Buku 1) pada era pembangunan berkelanjutan saat ini ada 3 tahapan yang dilalui oleh setiap Negara. Pada setiap tahap, tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi namun dengan dasar pertimbangan aspek-aspek yang semakin komprehensif dalam tiap tahapannya. Tahap pertama dasar pertimbangannya hanya pada keseimbangan ekologi. Tahap kedua dasar pertimbangannya harus telah memasukkan pula aspek keadilan sosial. Tahap ketiga, semestinya dasar pertimbangan dalam pembangunan mencakup pula aspek aspirasi politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat (Dewan Redaksi, 2009) .

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat (Jaya, 2004). Hal ini dilakukan dengan harapan setiap orang dapat memahami dan berperan dalam upaya implementasi pembangunan berkelanjutan.

Maksud Dan Tujuan

            Maksud penulisan makalah ini adalah untuk menyajikan keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Adapun indikator yang dibahas untuk masing-masing aspek secara berurutan adalah persen penduduk di bawah garis kemiskinan, luas lahan subur dan permanen, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dan strategi pembangunan berkelanjutan nasional.

            Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan sebagai upaya menurunkan angka persen penduduk di bawah garis kemiskinan. Dalam pelaksanaanya, pengentasan kemiskinan ini terkait dan saling mempengaruhi dengan indikator lain yaitu luas lahan budidaya perikanan subur dan permanen, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dan strategi pembangunan berkelanjutan nasional.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan mengingat semuanya itu saling terkait satu sama lain serta saling mendukung. Apabila kita mengabaikan salah satu pilar maka tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut niscaya tidak akan tercapai.

Sosok final dari konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum terlihat jelas. Namun proses menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan meliputi tindakan-tindakan di bidang kebijakan publik telah dilaksanakan sejak didirikannya kelembagaan lingkungan hidup pada tahun 1978. Elemen-elemennya antara lain:

1.      Kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, ke arah pengurangan penggunaan energi fosil dan makin dominannya penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan.

2.      Kebijakan kependudukan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk sampai ke tingkat yang dapat ditenggang oleh keberadaan sumber daya alam dan dapat terlayani baik oleh fasilitas publik di bidang kesejahteraan rakyat.

3.      Kebijakan spatial untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan secara serasi didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, sekaligus juga menyediakan sebagian ruang alam di darat dan di perairan untuk konservasi sumber daya alam.

4.      Kebijakan untuk menanamkan budaya dan gaya hidup hemat, bersih dan sehat, sehingga kualitas hidup manusia dapat terjamin dengan menghindarkan pemborosan energi, material dan mengurangi tindakan medik kuratif.

5.      Kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar manusia akan air bersih, udara bersih, sumber-sumber makanan dan pencegahan bencana.

6.      Kebijakan di bidang hukum, informasi, pemerintahan, ekonomi, fiskal dan pendidikan dan lainnya untuk menunjang hal-hal di atas.

Usaha untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan disertai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu fokus pembangunan nasional dewasa ini. Melalui pembangunan berkelanjutan, diharapkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup dapat berjalan secara harmonis dan terpadu (Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas).

Dalam pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi pembuat keputusan kebijakan. Lebih jauh lagi, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan  maka sebuah sudut pandang yang integratif harus sekaligus memperhitungkan isu-isu pembangunan, penggunaan sumber daya dan kualitas lingkungan, dan kesejahteraan manusia.

Kemiskinan menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan hanya kalangan publik yang cukup makmur yang mampu mengatasi problem lingkungan (Irza, 2009). Keterbatasan lapangan kerja dan  daya dukung lingkungan mengakibatkan tumbuhnya kemiskinan. Tansisi demografi yang terjadi di dunia ketiga menyebabkan terjadinya urbanisasi secara besar-besaran. Fenomena tersebut dapat ditemukan di kota-kota besar di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Jumlah penduduk yang sangat berbeda jauh antara kota besar dengan kota kecil.

Berdasarkan hal di atas, kemiskinan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan. Mengingat hanya kalangan publik yang cukup mampu yang bisa menghindar dari problem lingkungan. Misalnya mereka dapat memilih bahan pangan organik, produk ramah lingkungan, dan penggunaan energi alternatif. Ini disebabkan produk-produk tersebut masih tergolong mahal sehingga hanya masyarakat mampu yang dapat membelinya.

Agenda 21 Indonesia sebagai Strategi Pembagunan Berkelanjutan Nasional Indonesia, memuat agenda pelayanan masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan prinsip-prinsip sosial ekonomi pembangunan berkelanjutan. Agenda pelayanan masyarakat yang ditetapkan sebagai agenda pertama dan ini menyiratkan bahwa fokus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memang diarahkan pada dimensi sosial-ekonomi, tanpa mengabaikan dimensi lain. Salah satu sub-agenda pelayanan masyarakat adalah pengentasan kemiskinan.

Melalui pengentasan kemiskinan diharapkan persen penduduk di bawah garis kemiskinan akan terus berkurang. Keberhasilan pengentasan kemiskinan akan berpengaruh terhadap luas lahan budidaya perikanan subur dan permanen, serta PDB yang dihasilkan. Kesemuanya itu akan lebih terarah dengan adanya strategi pembangunan berkelanjutan.

.

Pilar Sosial : Persen Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan

Persen Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai proporsi penduduk dengan standar hidup di bawah garis kemiskinan. Ini diperlukan untuk penilaian secara keseluruhan kemajuan suatu negara dalam pengentasan kemiskinan dan/atau evaluasi kebijakan/proyek tertentu. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non-makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor dan kebutuhan pokok lainnya).

Penduduk di bawah garis kemiskinan dikenal juga dengan istilah prasejahtera yang artinya penduduk yang hidup di bawah standar hidup layak. Metode yang digunakan untuk mengukur standar kehidupan individu adalah  konsumsi per setara pria dewasa dan Undernutrition. Ada beberapa pendekatan untuk menentukan garis kemiskinan yaitu :

-          Garis kemiskinan absolut : garis kemiskinan dalam kaitannya dengan indikator standar hidup yang digunakan (konsumsi, nutrisi). Relevan untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Pengukuran garis kemiskinan absolut sangat penting jika orang mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek (misalnya pemberian kredit skala kecil) terhadap kemiskinan.

-          Garis kemiskinan relatif : garis kemiskinan akan cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Relevan untuk negara-negara berpenghasilan tinggi.

Kemiskinan menjadi poin penting yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan hanya kalangan publik yang cukup makmur yang mampu mengatasi problem lingkungan. Kemiskinan mengakibatkan terjadinya perubahan guna lahan. Mereka yang tidak mampu membeli lahan akan  menggunakan kawasan yang berfungsi lindung untuk dijadikan lahan budidaya perikanan atau untuk membangun tempat tinggal. Kawasan lindung yang dimaksud antara lain bantaran sungai, hutan kota, rawa, dan lain-lain. Sehingga para pakar lingkungan di negara maju menilai bahwa penurunan daya dukung lingkungan yang terjadi di dunia disebabkan oleh fenomena kemiskinan yang tidak kunjung berakhir di negara berkembang.

Penentuan garis kemiskinan ini selain dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan minimal kalori juga kemampuan memenuhi kebutuhan non-makanan misalnya pendidikan dan kesehatan. Penduduk di bawah garis kemiskinan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, ini sangat berpengaruh terhadap SDM. Seperti kita ketahui SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi, dengan demikian secara langsung atau pun tidak langsung persen penduduk di bawah garis kemiskinan mempengaruhi pencapain PDB.

Dengan demikian, maka persen penduduk di bawah garis kemiskinan perlu terus diturunkan karena  indikator ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan,  dan PDB. Ini sesuai dengan strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai sub-agenda pertama yang artinya bahwa fokus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memang diarahkan pada dimensi sosial-ekonomi tetapi tidak mengabaikan dimensi lain.

Pilar Lingkungan : Area Lahan Budidaya perikanan

Indikator ini menunjukan jumlah lahan yang tersedia untuk kegiatan produksi budidaya perikanan . Tanah yang ditinggalkan peladang berpindah tidak termasuk dalam kategori ini. Data untuk tanah subur tidak dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah lahan yang berpotensi ditanami. Lahan di bawah tanaman permanen adalah tanah ditanami dengan tanaman yang menempati tanah untuk waktu yang lama dan tidak perlu ditanam kembali setelah setiap panen tetapi tidak termasuk tanah di bawah tegakan kayu. Data ini terkait dengan data lain seperti populasi, total lahan, penggunaan pupuk, dan pestisida yang digunakan.

Meningkatnya kepadatan penduduk di pedesaan mengakibatkan berkurangnya lahan budidaya perikanan. Petani kecil dipaksa untuk memperluas lahan budidaya ke daerah-daerah baru, yang labil dan tidak cocok untuk budidaya. Intensifikasi tanaman, dilakukan agar dapat mengurangi tekanan pada tanah-tanah baru budidaya tetapi mengadopsi praktek-praktek budidaya perikanan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup (seperti penggunaan bahan kimia) agar mencapai hasil panen yang lebih banyak.

Penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 220 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,3 persen per tahun dan terkonsentrasi di Jawa mendorong laju alih fungsi lahan semakin tinggi dan Jawa menjadi tereksploitasi berlebihan yang tercermin dari luas pemilikan lahan rata-rata yang terus menciut. Di Jawa luas kepemilikan hanya 0,3 hektar per KK dan sementara di luar Jawa hanya 1 hektar. Padahal, kita tahu, menurut hasil analisis ekonomi sederhana, luas kepemilikan lahan yang ekonomis minimal 2 hektar di Jawa dan lebih dari 10 hektar untuk luar Jawa (Apriantono,2008).

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan budidaya perikanan penyumbang PDB yang cukup besar. Maka dari itu apabila lahan budidaya perikanan terus berkurang, besar kemungkinan PDB yang dihasilkan juga akan menurun. Selain berdampak pada PDB, berkurangnya lahan budidaya perikanan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk baik langsung maupun tidak langsung.

Secara umum penduduk yang terlibat di sektor budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi petani usaha dan petani buruh. Petani usaha mengandalkan pendapatannya dari hasil budidaya perikanan yang dijualnya sedangkan buruh tani mengandalkan pendapatannya dari upah yang dibayar oleh petani usaha. Dalam hubungan ini terlihat bahwa petani usaha memiliki resiko atas apa yang diusahakannya sedangkan buruh tani tidak memiliki resiko. Dalam hal pendapatan, petani usaha memiliki pendapatan yang fluktuatif sesuai hasil dan harga yang diterimanya, sedangkan buruh tani cenderung stabil pada kisaran angka tertentu. Pendapatan usaha tani sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu hasil budidaya perikanannya dan harga atas hasil budidaya perikanannya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan lahan budidaya perikanan berpengaruh terhadap PDB, kesejahteraan penduduk, dan lingkungan. Maka dari itu untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan perlu adanya strategi nasional yang menjamin kepastian luas lahan budidaya perikanan agar sektor budidaya perikanan dapat terus perperan dalam PDB, kesejahteraan penduduk, dan kelestarian lingkungan.

Pilar Ekonomi : Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak (wikipedia).

            Relevansi PDB dengan pembangunan berkelanjutan, dengan mengalokasikan total produksi untuk setiap unit populasi akan diketahui sejauh mana tingkat output individu memberikan kontribusi untuk proses pembangunan dapat diukur. Hal ini mengindikasikan laju pertumbuhan pendapatan per kapita dan juga tingkat sumber daya yang digunakan. Sebagai kondisi yang diperlukan untuk menjadi indikator kinerja ekonomi utama pembangunan berkelanjutan, salah satu yang sering dikutip keterbatasan dari PDB adalah bahwa ia tidak memperhitungkan lingkungan sosial dan biaya produksi.

Sebagai contoh, pada bidang kehutanan nilai PDB hanya menunjukkan kontribusi produk kehutanan yang dipasarkan. Nilai penurunan kesejahteraan masyarakat akibat berkurangnya luas hutan tidak mampu direpresentasikan oleh PDB. Meningkatnya kemungkinan masyarakat tertimpa banjir akibat pepohonan berkurang atau berkurangnya sumber daya hayati yang dimiliki hutan tidak terjelaskan dalam PDB.

Usaha untuk memasukkan unsur lingkungan dalam perhitungan PDB telah dirintis sejak tahun 1995, namun masih ada beberapa hambatan dalam penerapannya, antara lain:

1. Belum ada ketentuan yang mengatur implementasi PDB Hijau dalam skala nasional. Sampai dengan saat ini PDRB Hijau masih dalam taraf kajian, belum menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan sektoral;

2. Keterbatasan metodologi dalam mengidentifikasi dan mengkuantifikasi nilai ekonomi kerusakan ataupun manfaat lingkungan karena pembangunan.

Indikator yang selama ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan lebih ditekankan pada besaran pendapatan per kapita penduduk. Salah satu indikator umum yang lazim digunakan adalah angka PDB per jumlah penduduk. Apabila ukuran tersebut dipakai untuk mengukur perkembangan ekonomi jangka panjang, cakupan komponen perhitungan PDB tersebut harus diperluas dengan memperhitungkan adanya tingkat penipisan (deplisi) sumber daya alam dan degradasi lingkungan (Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas). Dalam penggunaan PDB sebagai indikator pembangunan berkelanjutan, PBB bekerja sama dengan Bank Dunia, Masyarakat Eropa, IMF, dan OECD telah mengembangkan konsep perhitungan PDB yang memperhitungkan faktor lingkungan yang disebut System for Integrated Environment and Economic Accounting.

Pembangunan yang optimal dan berkelanjutan ditandai dengan PDB yang tinggi serta deplesi SDA dan degradasi lingkungan yang rendah. PDB Hijau memberikan beberapa manfaat dalam penentuan kebijakan pembangunan, yaitu :  

a) Menghindari bias perhitungan penilaian kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah (struktur perekonomian lebih realistis);

b) Mengontrol eksploitasi SDA dan kerusakan lingkungan;

c) Sebagai masukan dalam penentuan besar pungutan/ganti rugi kerusakan lingkungan;

d) Menambah motivasi penyelenggara pemerintahan untuk mengelola kelestarian lingkungan.

            Target nasional pada umumnya berorientasi pada prioritas ketersediaan sumber daya alam dan kinerja ekonomi dalam hal ini PDB yang dihasilkan. PDB sebagai indikator pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan indikator lainnya antara lain persen penduduk di bawah garis kemiskinan, ketersediaan lahan subur dan permanen, serta strategi pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.

Pilar Kelembagaan : Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Strategi Pembangunan berkelanjutan nasional bertujuan untuk membangun dan menyelaraskan berbagai sektor ekonomi, sosial, dan kebijakan lingkungan dan rencana yang ada di suatu negara untuk memastikan tanggung jawab sosial pembangunan sekaligus melindungi sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang. Di Indonesia, hal ini diwujudkan dalam Agenda 21 Indonesia yang dikeluarkan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta. 

Tahun 1997 UNDP telah mendukung pengembangan dan peluncuran Agenda 21 Indonesia – versi lokal dari Agenda 21 Global yang diluncurkan dalam KTT Rio. Agenda 21 mendiskusikan ketergantungan pembangunan sosial dan ekonomi pada kelestarian lingkungan dan meletakkan dasar untuk pengesahan Perjanjian tentang Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim. Setelah KTT Johannesburg yang mengkaji ulang Agenda 21 Global, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, dengan bantuan UNDP, telah melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan Agenda 21 Indonesia untuk meneliti konteks pembangunan berkelanjutan setelah krisis ekonomi. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup kini meletakkan dasar untuk merancang strategi jangka panjang menuju pencapaian tujuan-tujuan Agenda 21.

Agenda Pelayanan masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan prinsip-prinsip sosial ekonomi pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, agenda pelayanan masyarakat yang ditetapkan sebagai agenda pertama dan ini menyiratkan bahwa fokus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memang diarahkan pada dimensi sosial-ekonomi, tanpa mengabaikan dimensi lain. Enam sub-agenda dirumuskan dalam agenda pelayanan masyarakat di Indonesia , yaitu :

1)        Pengentasan kemiskinan. Penting dicatat di sini bahwa pendidikan, yang merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, sangat ditekankan dalam dokumen Agenda 21 Indonesia. Berbagai upaya pengelolaan lingkungan akan kurang efektip dilakukan apabila sebagian besar masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan, sementara upaya-upaya pelibatan masyarakat dalam berbagai opsi pengelolaan lingkungan juga tidak akan efektip tanpa meningkatkan pendidikan dasar masyarakat.

2)        Perubahan pola produksi dan konsumsi. Aspek ini dipandang perlu mendapat perhatian para pengelola lingkungan di Indonesia, karena akan menjadi dasar pijak bagi berbagai proyeksi persoalan lingkungan di Indonesia. Sebagaimana data-data empirik telah menunjukkan pola perubahan konsumsi masyarakat Indonesia mengindikasikan bahwa proses-proses produksi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia akan semakin meningkat. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan harus menyadari bahwa setiap perubahan pola konsumsi akan membawa implikasi yang luas bagi lingkungan.

3)        Dinamika kependudukan. Ini menjelaskan bahwa di samping jumlah absolutnya yang tetap tinggi, persoalan kependudukan di Indonesia meliputi pula persebaran serta kualitas penduduk sebagai sumberdaya manusia Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus melihat bahwa pola persebaran yang tidak merata ini membawa baik dampak positip maupun negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, upaya-upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia juga harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia secara keseluruhan agar berbagai opsi pengelolaan lingkungan akan menjadi efektif.

4)        Pengelolaan dan peningkatan kesehatan (berhubungan dengan dinamika penduduk). Subagenda ini menekankan pentingnya upaya-upaya seperti pembangunan kesehatan dasar khususnya bagi kelompok rentan, pengendalian penyakit menular, serta pembangunan kesehatan perkotaan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

5)        Pengembangan perumahan dan pemukiman. Fokus agenda ini menyangkut baik persoalan kuantitatip, yakni jumlah kebutuhan rumah, maupun persoalan kualitatip dalam arti kondisi lingkungan perumahan. Pengelolaan lingkungan hidup harus melihat persoalan ini secara seksama oleh karena implikasi langsungnya terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

6)        Sistem terpadu antara perdagangan global, instrumen ekonomi, serta neraca ekonomi dan lingkungan. Aspek ini dipandang perlu dalam strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, oleh karena proses gobalisasi yang terjadi tidak saja mempercepat proses-proses perubahan dan perusakan lingkungan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pengelolaan lingkungan di Indonesia harus secara jeli melihat peluang-peluang yang diberikan dalam proses globalisasi untuk kepentingan lingkungan.

Strategi pembangunan berkelanjutan nasional penting untuk menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan, karena akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian target dari setiap pilar. Dalam hal ini strategi yang baik adalah strategi yang tidak menitikberatkan pada salah satu aspek atau bahkan pada salah satu indikator, karena dalam pembangunan berkelanjutan setiap memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan.

 KESIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan tidak mudah, meski demikian bukan berarti tidak dapat dilakukan. Dalam pelaksanaannya banyak hal yang perlu diperhatikan dan saling berkaitan. Makalah ini mencoba menggambarkan hubungan antara indikator persen penduduk di bawah garis kemiskinan, lahan subur dan permanen, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dan strategi pembangunan berkelanjutan nasional.

Pengentasan kemiskinan merupakan upaya untuk menurunkan angka persen penduduk di bawah garis kemiskinan. Ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan, karena kemiskinan ini berhubungan dengan indikator pembangunan berkelanjutan lainnya yaitu luas lahan subur dan permanen, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dan strategi pembangunan berkelanjutan nasional yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyantono, Anton. 2008. Cukupkah Lahan Budidaya perikanan Kita. Di unduh tanggal 29 November 2009 Dari http://belida.unmul.ac.id/index.php? Itemid=2&id=81&option=com_content&task=view

Bahasa Buana. 2009. Hijaukan PDBku. Diunduh tanggal 29 November 2009 Dari http://tristaar.blogspot.com/2009/09/hijaukan-pdb-ku.html

Dewan Redaksi. 2009. Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Buletin Tata Ruang Online. Diunduh tanggal 10 Oktober 2009 Dari http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=123

Direktorat Kelautan dan Perikanan BAPPENAS. Tanpa tahun Di unduh Tanggal 25 November 2009 Dari http___www.bappenas.go.id_get-file-server _node_8201_

 ESCAP Virtual Conference. 2003. Agenda 21 Visi untuk Lingkungan Hidup Indonesia. Diunduh tanggal 29 November 2009 Dari  http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.unescap.org/DRPAD/VC/conference/ex_id_135_a21.htm&ei=EDETS4j9J4WXkQX6-JCjBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CA8Q7gEw Aw&prev=/search%3Fq%3DAgenda%2B21%2BIndonesia%26hl%3Did%26sa%3DG

http://mdgs-dev.bps.go.id/publikasi/download/buku9/download.php?file= BAB% 20III.pdf.

Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. Di unduh Tanggal 25 November 2009 Dari http://www.pwk.undip.ac.id/P5_Newest/download /ssdis/05_Indikator_Pembangunan_Berkelanjutan_Kota_Semarang.pdf

Irza, Hamdi. 2009. Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Kemiskinan Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Berbasis Penataan Ruang. Diunduh tanggal 10 Oktober 2009 Dari http://ham2cupu2.wordpress.com /2009/09/17/pembangunan-berkelanjutan-untuk-mengatasi-kemiskinan-sebagai-upaya-pengembangan-wilayah-berbasis-penataan-ruang/

Jaya, Askar. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Makalah Pengantar Falsafah Sains Program S3 Institut Budidaya perikanan Bogor. Diunduh tanggal 25 November 2009. Dari http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/09145/askar_jaya.pdf

Pembangunan Untuk Kehidupan Yang Berkelanjutan Diunduh tanggal 27 November 2009 Dari http://theordinary.wordpress.com/2008/08/05/ pembangunan-untuk-kehidupan-yang-berkelanjutan/

Penyusutan Sumber Daya Alam Di unduh Tanggal 28 November 2009 Dari http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/09/05/0000.html

UNDP. 3004. Menuju Agenda 21: Mengkaji Kapasitas Nasional. Di unduh tanggal 29 November 2009 dari http://www.undp.or.id/factsheets /Indonesia/fs_eu_ncsa.pdf

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

2005. Catatan Komunitas Indonesia: AGENDA 21 INDONESIA Di unduh tanggal 27 November 2009 Dari http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=77300532585