MENUJU KOPERASI PERIKANAN

 

Koperasi   merupakan   soko   guru   perekonomian nasional yang turut membangun perekonomian di negara Indonesia. Koperasi sebagai usaha bersama yang   memiliki    asas    kekeluargaan    diharapkan mampu    meningkatkan    kemampuan    golongan ekonomi   lemah   agar   mampu   bersaing   dalam perekonomian Indonesia. Lembaga ini didukung Undang–Undang   Nomor.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang–undang      tersebut menjelaskan    bahwa    koperasi    memiliki    peran penting   dalam   pembangunan   ekonomi, karena bertujuan   meningkatkan    kesejahteraan   anggota khususnya    dan    masyarakat    pada    umumnya. Peranan koperasi dalam perekonomian secara makro adalah meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat   dan   lingkungan, pemahaman   yang mendalam terhadap asas, prinsip, dan tata kerja koperasi,  meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan,  meningkatkan pemerataan keadilan, dan meningkatkan kesempatan kerja. Koperasi khusunya untuk usaha perikanan merupakan kumpulan orang/perorangan dan/atau perusahaan yang bergerak di usaha perikanan dengan visi dan misi yang sama yakni meningkatkan    kesejahteraan   anggota khususnya    dan    masyarakat    pada    umumnya. Koperasi dalam hal ini menjadi sangat penting karena umumnya para pelaku usaha perikanan telah banyak terikat terhadap agen/toke/pengepul lokal, dimana keuntungan yang seharusnya mereka peroleh sebahagian harus menjadi keuntungan agen/toke/pengepul lokal terebut. Dengan berdirinya koperasi perikanan rantai pemasaran yang menguntungkan agen/toke/pengepul lokal terebut diharapkan dapat dipangkas sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Tentunya, koperasi perikanan yang terbentuk kemudian haruslah solid, mandiri dan independent.

Sebelum lebih jauh berbicara tentang menuju koperasi perikanan, penting untuk diketahui bahwa koperasi perikanan perikanan hendaknya memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 1) anggota terdiri dari 2 perusahaan perikanan atau lebih; 2)  memiliki badan hukum; 3) prinsip kebersamaan  dan kemitraan dalam meningkatkan  produksi dan pendapatan usaha perikanan; 4) memiliki usaha perikanan secara komersial; 5) mempunyai  tujuan,  minat  dan  kepentingan  yang  sama  terutama dalam bidang usaha perikanan; 6) bersifat informal; 7)   memiliki aturan/norma yang disepakati bersama, dan 8) memiliki administrasi yang rapih.

Proses pembentukan koperasi tersebut tentunya sesuai dengan mekanisme yang ada, dimana koperasi perikanan haruslah berakar dari kelompok-kelompok perikananan yang kemudian membentuk gabungan kelompok perikanan. Gabungan kelompok perikanan tersbut kemudian membentuk asosiasi sehingga dapat membentuk sebuah koperasi perikanan. Secara teknis mekanisme pemebtukan koperasi perikanan tersbut dapat dijelaskan dibawah ini.

Korporasi Perikanan:

§  anggota terdiri dari 2 perusahaan perikanan atau lebih;

§  memiliki badan hukum;

§  prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;

§  memiliki usaha perikanan secara komersial;

§  mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;

§  bersifat informal;

§  memiliki aturan/norma yang disepakati bersama, dan

§  memiliki administrasi yang rapih.

Asosiasi Perikanan

§  terdiri dari minimal 3 GAPOKKAN;

§  memiliki kesamaan jenis usaha;

§  memiliki prinsip kebersamaan dankemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;

§  mandiri;

§  memiliki usaha perikanan secara komersial;

§  berbentuk    badan    hukum    atau    bukan    badan    hukum    dalam mengembangkan usahanya;

§  mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;

§  bersifat informal;

§  memiliki aturan/norma yang disepakati bersama, dan

§  memiliki administrasi yang rapih.

Gabungan Kelompok Perikanan

§  terdiri dari 5 - 10 kelompok dalam satu kawasan potensi perikanan;

§  memiliki   kesamaan   prinsip   kebersamaan   dan   kemitraan   dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;

§  mandiri;

§  memiliki struktur organisasi kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan;

§  memiliki usaha perikanan secara komersial;

§  berbentuk   badan hukum atau bukan badan hukum dalam mengembangkan usahanya;

§  mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;

§  bersifat informal;

§  memiliki aturan/norma yang disepakati bersama, dan

§  memiliki administrasi yang rapih.

Kelompok Perikanan

§  memiliki jumlah anggota kelompok 10 – 25 orang;

§  pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok;

§  mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;

§  memiliki   kesamaan-kesamaan  dalam  tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, bahasa;

§  bersifat informal;

§  memiliki saling ketergantungan antar individu;

§  mandiri dan partisipatif;

§  memiliki aturan/norma yang disepakati bersama; dan

§  memiliki administrasi yang rapih

Demikianlah kiranya gambaran menuju koperasi perikanan yang mandiri dan solid, sehingga cita-cita yang diharapkan dapat digapai bersama-sama. Salam penyuluhan perikanan.

Kebijakan perikanan di jepang

 

Kebijakan perikanan di jepang

Jepang memiliki 47 wilayah administrasi (seperti kota madya, kota, desa) disebut Prefektur yakni Tokyo, Jokaido, Okinawa dst. Wilayah operasi nelayan berdasarkan wilayah administrasi gubernur, dan nelayan bisa melakukan operasi lintas batas laut sesuai dengan peraturan perundangan Kementerian Pertanian, Kehuatan dan Perikanan. Urusan perikanan Jepang berda di bawah Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Terdiri atas 4 deputil 1) departemen administrasi, 2) departemen manajemen sumberdaya, 3) departemen percepatan promosi, dan 4) departemen pelabuhan dan daerah penangkapan ikan. Lembaga penelitian perikanan Jepang terdapat di tingkat wilayah administrasi (provinsi/kota/kab). Jepang memiliki 17 universitas, 46 setingkat SMA & Lembaga pelatihan

Klasifikasi nelayan di jepang

1.   Nelayan biasa (nelayan penangkap ikan perairan umum, nelayan skala besar (nelayan set net; seperti jermal, sero, ambai, belat), nelayan pembudidaya ikan

Nelayan biasa :

1)   Nelayan penangkap kerang dan rumput laut

2)  Nelayan skala kecil set net, jaring insang dasar dll

3)  Nelayan Pukat pantai, pukat perahu, penangkapan ikan terumbu karang buatan

4)  Nelayan yang diberikan tugas menangkap diperairan teritori

2.  Nelayan dan lisensi (lisensi nasional & lisensi tingkat wilayah (kab/kota))

3.  Nelayan akses terbuka

§  Hukum Perikanan di Jepang

-     Hukum perikanan mengatur siapa yang menggunakan dan bagaimana menggunakan daerah penangkapan ikan

-     Konsep dasar dari undang-undang perikanan adalah "pantai adalah milik daerah, dan lepas pantai adalah milik bersama"

-     Undang-undang perikanan direvisi beberapa kali (1901,1949,1962, 2001)

§  Aturan perikanan

-   Hak untuk pengopeasian nelayan pesisir pantai diberikan oleh gubernur setelah rencana alokasi daerah penangkapan ikan dirumuskan oleh gubernur

-   Jangka waktu validitas

-   Nelayan penangkap ikan di perairan umum 10 tahun

-   Penangkapan ikan skala besar dengan set-net 5 tahun

-   Budidaya perikanan 10 atau 5 tahun

-   Kepemilikan hak

Nelayan penangkap ikan di perairan umum: FCA (asosiasi koperasi perikanan)

Beberapa jenis budidaya (mis. budidaya kandang); FCA

Nelayan penangkap ikan skala besar set-net: berbagai organisasi

Lisensi nelayan:

1. Lisensi Nasional
2. Lisensi gubernur/bupati/walikota

§  Permasalahan dan keberadaan perikanan pesisir pantai Jepan

1.     Daerah penangkapan dan lingkungan

§  Penurunan lahan budidaya rumput laut di kawasan pesisir

§  Red tide, anoxic water

§  Discoloration rumput laut yang dikenal dengan “Nori”

§  Bahaya yang disebabkan binatang laut seperti seperti bahaya memakan kerang, gurita yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan dll

2.    Kondisi bisnis (biaya bahan bakar tinggi, tingginya harga pakan pada budidaya)

3.    Polusi Aging (mengamankan sumberdaya manusia)

4.    Perubahan pola makan (keamanan dan pengamanan makanan, HACCP)

5.    Rumor yang merugikan yakni radiasi dan kontaminasi

 

Yang dipelajari/diambil manfaatnya dari pembelajaran

 

Ø Dilihat dari wilayah administrasi Indonesia jauh lebih luas dibanding jepang, oleh kerena itu diperlukan kebijakan yang bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Inadonesia

Ø Indonesia sudah memiliki kementerian sendiri dengan direktorat yang lebih kompleks tetapi dalam implementasi mungkin masih banyak kekurangan

Ø Terkait penganggaran, Indonesia masih minim dalam implementasi sistem pengelolaan sumber daya perikanan

Ø Terkait pengklasifikasian nelayan, tentunya harus menyesuaikan dengan karakteristik nelayan di negara tersebut, potensi dan kondisi geografis

Ø Terkait hukum dan aturan perikanan di Jepang ralatif hampir sama dengan Indonesia

Ø Permasalahan perikanan di Jepang sudah lebih tinggi disbanding Indonesia yang masih bermasalah khususnya dalam hal IIU fishing, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta kesadaran masyarakat akan keberlanjutan sumberdaya perikanan masih sangat rendah

Ø Permasalahan terkait pengolahan dan pemasaran perikanan, Indonesa harus berlajar banyak dari Jepang khusunya dalam pengolahan ikan yang berkelas Internasiol